Ada Apa Pemerintah dengan E-Commerce?

0
88

Baru-baru ini Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 resmi menerbitkan sebuah Peraturan yang isinya tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Seperti yang kita ketahui bahwa PP No 80 Tahun 2019 bukan pertama kalinya dibuat, kalau kita mundur ke Tahun 2018 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 yang notabenenya waktu peraturan tersebut dibuat akan berlaku pada Tanggal 1 April 2019.

Ilustrasi pajak pedagang online(Shutterstock)

Tapi anehnya belum Tanggal 1 April 2019, peraturan tersebut dicabut. Kalau mengingat mengenai isi aturan bahwa tiap tahunnya target penerimaan pajak Indonesia tidak pernah mengalami surplus apalagi berdasarkan data hingga per Oktober Penerimaan Negara khususnya di Pajak baru sekitar Rp 1.173,9 triliun (65,7%) dari Rp 1.557 triliun yang artinya dengan dasar Pemerintah mengeluarkan PP 80 Tahun 2019 bukan tanpa alasan, tapi apakah dengan menerbitkan PP 80 Tahun 2019 ini merupakan tindakan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menegakan sebuah aturan, karena apa yang tertuang di dalam PP 80 Tahun 2019 hampir memiliki perbedaan cukup signifikan dibanding PMK 210/PMK.010/2018.

Seperti data yang diriset oleh INDEF bahwa Tahun 2018 Ekonomi Digital Sumbang 814 triliun (5,5%) Rupiah untuk PDB Indonesia.

Bahkan per Oktober 2019 sebuah marketplace kebanggan Indonesia yaitu Tokopedia memiliki perputaran transaksi sebesar Rp 222T dengan kontribusi 1,5% terhadap PDB yang artinya Indonesia merupakan pangsa pasar yang besar dengan adanya marketplace ini bahkan Pada Tahun 2030 diharapkan ecommerce baik Tokopedia dan lainnya dapat menyumbangkan Rp 2.305 triliun pada Tahun 2030 terhadap PDB Indonesia.

Sehingga berdasarkan data diatas kita tau ecommerce bukan sebuah platform digital biasa melainkan sebuah raksaksa bisnis yang mungkin kedepannya masyarakat akan memulai sebuah usaha dengan trend online bukan offline lagi, sehingga kita tau dengan pemerintah menerbitkan PP 80 Tahun 2019 merupakan cara jitu untuk terus mengontrol perkembangan dan pertumbuhan transaksi ecommerce baik dari sisi penjualan dan/atau pembelian maupun dari sisi administrasi seperti legalitas usaha.

Besar harapan peraturan yang diterbitkan pemerintah bukan cuma sekedar omong kosong seperti PMK 210 karena kedepannya berapa banyak potensi pajak yang bisa digali dari ecommerce ini sehingga pajak memberikan ruang keadilan bagi semua pihak yang melakukan usaha bukan hanya kepada pihak yang berdagang secara offline saja melainkan online juga.

Mengenai apa saja yang menjadi pokok perbedaan antara PMK 210 dengan PP 80 akan dibuatkan artikel terpisah, semoga artikel diatas menjadi bahan pelajaran buat kita bahwa ecommerce walaupun dulunya dipandang sebelah mata sekarang menjadi sebuah platform digital yang cukup diperhitungkan karena mampu memberikan kontribusi ke PDB Indonesia dengan harapan bukan hanya kontribusi angka ke PDB melainkan dari sector lain seperti penerimaan pajak dan penerimaan-penerimaan lainnya.

Daftar Referensi:

  1. https://katadata.co.id/berita/2019/02/12/kontribusi-e-commerce-ke-pdb-diproyeksi-rp-2305-triliun-pada-2030
  2. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191010201333-37-106081/transaksi-tokopedia-2019-rp-222-t-kontribusi-15-ke-pdb
  3. https://kumparan.com/kumparanbisnis/indef-e-commerce-hanya-sumbang-0-7-persen-ke-ekonomi-ri-di-2018-1rtY8nn9iz2
  4. https://dailysocial.id/post/ekonomi-digital-indonesia-2018
  5. https://tirto.id/penerimaan-perpajakan-oktober-2019-tumbuh-melambat-jadi-12-elTw
  6. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-alasan-diterbitkan-pmk-210-tentang-e-commerce/
  7. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190329160155-37-63738/pengumuman-sri-mulyani-tarik-aturan-e-commerce-batal-semua
  8. https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/15/145537326/pajak-e-commerce-diberlakukan-1-april-2019-begini-aturannya?page=all
  9. https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-pemerintah-80-tahun-2019
  10. https://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=84236&list=