Bangun Sistem Pajak, Tax Center Perguruan Tinggi Ambil Peran Penting

0
20

Untuk menciptakan sistem pajak yang mampu membangun kepatuhan sukarela, perlu adanya peran pihak ketiga. Adapun pihak ketiga ini harus bisa menjembatani kepentingan antara otoritas dan wajib pajak.

Mengutip pernyataan Vito Tanzi dalam buku The Ecology of Tax Systems, keberhasilan atau kegagalan sistem pajak ditentukan oleh tarik-menarik kepentingan antara stakeholders dalam mendesain sistem pajak yang tepat bagi solusi permasalahan ekonomi masing-masing negara.

Ketua Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) sekaligus Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan kepentingan otoritas dan wajib pajak itu memiliki perspektif yang berbeda.

Baca Juga: Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital, Ini Kata Dirjen Pajak

“Bagaimana menjembatani perspektif ini? Perlu ada satu pihak yang sifatnya netral dan diterima oleh kedua pihak,” ujar Darussalam dalam webinar bertajuk Optimalisasi Peranan Tax Center Sebagai Pusat Edukasi Pajak dalam Upaya Membangun Kepatuhan Pajak, Selasa (23/3/2021).

Dalam webinar yang diselenggarakan Universitas Gunadarma ini, Darussalam mengatakan salah satu pihak yang dapat mengambil peran besar sebagai penengah antara otoritas pajak dan wajib pajak adalah perguruan tinggi, terutama tax center.

Perguruan tinggi dan tax center memiliki peran besar dalam melaksanakan edukasi pajak sekaligus riset pajak. Menurutnya, riset pajak yang dihasilkan tax center dapat berkontribusi terhadap kebijakan perpajakan. Pada akhirnya, akan tercipta administrasi perpajakan yang sederhana dan dapat mendorong wajib pajak untuk patuh.

Edukasi, riset, kebijakan, dan administrasi pajak merupakan 4 pilar yang saling terhubung sebagai suatu siklus yang tidak terpisah.

Pada pilar edukasi dan riset pajak, lanjutnya, jumlah perguruan tinggi yang memiliki konsentrasi pada bidang studi perpajakan perlu ditingkatkan lagi. Peran perguruan tinggi dan tax center perlu ditingkatkan agar kepatuhan sukarela dapat dibangun.

“Kalau bukan tax center, kalau bukan perguruan tinggi, mau ke siapa lagi peran tersebut diberikan? Peran yang sifatnya independen dan netral. Kita ingin tax center di Indonesia bisa difasilitasi dan dikembangkan perannya sehingga dapat membangun masyarakat sadar pajak secara bersama-sama,” ujar Darussalam.

Darussalam menambahkan pada saat ini, Atpetsi sudah memiliki kerja sama dengan DJP. Kerja sama ini mencakup 4 aspek, yakni sosialisasi dan inklusi pajak, pelatihan pajak, riset bersama berbasis kewilayahan, serta revitalisasi kurikulum pajak. (kaw)