Berapa Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Wajibkah Lapor SPT Tahunan?

0
75

Batas akhir pelaporan SPT Tahunan orang pribadi adalah 31 Maret 2021. Jika SPT tidak dilaporkan sesuai dengan masa jatuh tempo maka akan dikenakan sanksi denda.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Neilmaldrin Noor, menjelaskan apabila seseorang memiliki penghasilan di bawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), maka tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP).

Orang-orang dengan penghasilan di bawah batas yang ditetapkan itu juga tidak perlu lapor SPT.

“Karena artinya tidak memenuhi syarat objektif Pajak Penghasilan,” katanya pada Kompas.com, Selasa (16/3/2021).

Lalu berapa penghasilan yang tidak dikenai pajak? 

Penghasilan tidak kena pajak

Noor menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, tarif PTKP yang ditetapkan hingga saat ini adalah:

  1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi Rp 54 juta;


  • Untuk Wajib Pajak yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp 4,5 juta;


  • Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp 54 juta;
  • Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar Rp 4,5 juta, maksimal tiga orang setiap keluarga.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pendapatan sebesar Rp 54 juta dalam setahun atau Rp 4,5 juta per bulan sebagai batas penghasilan tidak kena pajak. NPWP

Noor mengatakan seseorang yang memiliki pendapatan di bawah PTKP namun memiliki NPWP, mereka tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan, tetapi tetap diminta membuat SPT tahunan.

“Iya tetap lapor ya,” tuturnya.

Selain itu mereka bisa menghubungi kantor pajak dan meminta agar NPWP-nya dinonaktifkan.

“Hubungi kantor pajak dan minta agar dinonaktifkan, jadi tidak perlu lapor SPT. Nanti kalau sudah punya penghasilan di atas PTKP bisa diaktifkan lagi dan lapor SPT lagi,” ujarnya.

Terkait batas akhir lapor SPT tahunan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Sehingga untuk tahun pajak 2020, paling lambat tanggal 31 Maret 2021.