BI: Perlambatan ekonomi China menjadi tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia

0
305

BI Pertahankan Suku Bunga —-Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara hadir pada jumpa pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) di Gedung BI, Jakarta, Selasa (23/10). RDG BI pada 22-23 Oktober 2018 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%. KONTAN/Cheppy A. Muchlis/23/10/2018

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa jadi kian meredup. Perlambatan ekonomi global, terutama China menjadi faktor yang diprediksi akan mempersulit ekonomi tumbuh mencapai targetnya di tahun ini.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia semestinya bisa jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab, pertama, situasi moneter global diproyeksi tidak akan seketat tahun 2018.

“The Fed diperkirakan hanya akan menaikkan suku bunga acuan satu kali lagi tahun ini. Ini akan menjadi periode di mana aliran modal kembali lagi ke emerging market dan hal itu sudah mulai terlihat sejak akhir kuartal-IV 2018 lalu,” ujarnya dalam acara Maybank Economic Outlook 2019, Senin (11/3).

Selain itu, pemerintah juga berhasil menjaga inflasi tetap rendah sepanjang tahun lalu. Februari lalu, Indonesia bahkan mengalami deflasi 0,08% month-on-month (mom) atau inflasi secara tahunan sebesar 2,57%.

Inflasi yang rendah diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga konsumsi tetap tumbuh tinggi dan mendorong pertumbuhan ekonomi sepanjang 2019 yang ditarget 5,3% oleh pemerintah dan 5,2% oleh BI.

Kendati begitu, Mirza menilai, tantangan berat kini datang dari laju pertumbuhan ekonomi China yang melambat. Tahun lalu, ekonomi China hanya tumbuh 6,6% atau terendah selama hampir tiga dekade terakhir. Sementara, tahun ini ekonomi China diproyeksi hanya akan tumbuh 6,3% pada 2019 dan 6% pada 2020 mendatang.

Perlambatan ekonomi China diperkirakan akan terus berlanjut lantaran pertumbuhan konsumsi domestik yang terus melambat, kebijakan pemerintah mengurangi risiko utang (deleveraging), serta pengaruh perang dagang dengan Amerika Serikat.

Pernyataan Mirza sejalan dengan proyeksi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang kembali merevisi turun pertumbuhan ekonomi global 2019 dari sebelumnya 3,5% menjadi 3,3%. OECD menilai, melambatnya ekonomi China menjadi salah satu faktor yang memukul prospek pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan perdagangan dunia ke depan.

“Ekonomi China yang melambat ini akan memberi dampak ke harga komoditas. Harga komoditas masih memiliki relasi yang erat dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” lanjut Mirza.

Menurunnya harga komoditas seperti minyak sawit mentah (CPO), batubara, timah, dan karet setidaknya, kata Mirza, akan memukul pertumbuhan ekonomi di Sumatra dan Kalimantan.

Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Sumatra hanya naik tipis menjadi 4,54%, sedangkan ekonomi Kalimantan tumbuh melambat menjadi 3,91%. Keduanya tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,17% tahun lalu.

Oleh karena itu, Mirza menekankan pentingnya diversifikasi basis ekspor Indonesia menjadi non-komoditas. Menurutnya, sektor pariwisata bisa menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk melepas ketergantungan ekspor pada komoditas alam, sekaligus memperbaiki defisit transaksi berjalan (CAD) yang ditargetkan mampu menyempit ke level 2,5% dari produk domestik bruto (PDB) tahun ini.

“Lima tahun terakhir kita sudah menaikkan jumlah wisatawan dari 9 juta menjadi 14 juta per tahun. Mestinya dalam 4-5 tahun ke depan tidak sulit untuk meningkatkan menjadi 25 juta wisatawan per tahun. Thailand saja mampu menumbuhkan wisatawan menjadi 35 juta per tahun dalam lima tahun,” ujarnya.

Asal tahu saja, Thailand masih mencetak CAD sebesar 1,2% terhadap PDB-nya pada 2013 lalu. Dalam setahun, Thailand membalik neraca transaksi berjalannya menjadi surplus hingga mencapai 10,6% terhadap PDB.

Mirza mengatakan, kondisi itulah yang membuat mata uang Thailand lebih tahan banting menghadapi volatilitas ekonomi global tahun lalu. Sebaliknya, kurs rupiah terdepresiasi mendalam lantaran CAD kian melebar.

“Itu mengapa BI dan pemerintah sepakat menurunkan CAD ke level 2,5% dari PDB, bahkan 2% kalau bisa. Caranya dengan meningkatkan ekspor dan mendorong sektor pariwisata untuk mendatangkan devisa yang sifatnya lebih jangka panjang,” tandasnya.