Dividen BUMN Berkurang, Setoran PNBP Tertekan

0
140

Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) masih tertekan sampai dengan akhir Agustus 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hampir seluruh komponen dalam pos PNBP mengalami penurunan. Kinerja positif hanya berasal dari pos pendapatan badan layanan umum (BLU).

“PNBP mengalami kontraksi karena adanya tekanan penerimaan di sektor sumber daya alam (SDA) dan pendapatan dari BUMN,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (22/9/2020).

Sri Mulyani memaparkan realisasi PNBP hingga Agustus 2020 mencapai Rp232,1 triliun atau 78,9% dari target dalam Perpres 72/2020 senilai Rp294,1 triliun. Jumlah realisasi tersebut turun 13,5% dari capaian periode yang sama tahun lalu senilai Rp268,2 triliun.

Realisasi PNBP SDA hingga Agustus 2020 senilai Rp66,8 triliun atau 84% dari target dalam Perpres 72/2020 yang senilai Rp79,1 triliun. Jumlah realisasi tersebut turun 33,1% dibandingkan setoran PNBP SDA periode sama pada 2019 yang senilai Rp99,8 triliun.

Kemudian, realisasi pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) senilai Rp61 triliun atau 93% dari target dalam Perpres 72/2020 senilai Rp65 triliun. Realisasi setoran dividen BUMN dan sisa surplus BI ini turun 15,9% dari periode yang sama tahun lalu dengan penerimaan sejumlah Rp72,5 triliun.

Kinerja serupa berlaku untuk realisasi PNBP lainnya yang senilai Rp65, 9 triliun. Jumlah realisasi tersebut turun 2,8% dari periode sama tahun lalu yang senilai Rp67,8 triliun.

“Adanya tekanan dari pendapatan KND karena adanya penurunan kinerja keuangan BUMN, penjadwalan penyetoran dividen dan penurunan setoran sisa surplus BI,” ungkap Sri Mulyani.

Sementara itu, satu-satunya catatan positif dari setoran PNBP berasal dari pendapatan BLU. Realisasi penerimaan pos ini hingga akhir Agustus senilai Rp38,4 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 36,5% dari kinerja pada periode sama tahun lalu yang senilai Rp28,2 triliun.

“Kinerja postif BLU berasal dari pendapatan dana perkebunan kelapa sawit, jasa layanan pendidikan dan dari pengelolaan dana pengembangan pendidikan nasional,” imbuhnya.