Fadli Zon Minta LHKPN Dihapus, KPK Jelaskan Dasar Hukumnya

0
360

Jakarta – KPK mengingatkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon soal kewajiban menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurut KPK, LHKPN merupakan buah reformasi yang berisiko jika tak dimakan.

“LHKPN itu buah dari reformasi yang tidak punya risiko kalau dimakan, malah justru punya potensi risiko kalau tidak dimakan,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada detikcom, Kamis (28/2/2019).

Hal itu dinyatakan Saut saat ditanya soal saran Fadli agar LHKPN dihapus saja dan berfokus pada pajak. Saut pun menyatakan tak jadi masalah jika Fadli sibuk dan belum sempat menyerahkan LHKPN ke KPK.

Namun Saut mengingatkan Fadli harus melaporkan LHKPN. Ada batas waktu hingga 31 Maret 2019 yang disediakan KPK bagi para wajib lapor untuk menyerahkan LHKPN-nya.

“Kalau Mas Fadli sibuk, nggak apa-apa, tunda dulu sampai batas waktu. Tapi kalau ada waktu, disarankan untuk melapor,” ucapnya.

Saut mengatakan KPK hanya melaksanakan perintah Undang-Undang 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dia juga menjelaskan kewajiban LHKPN disetor ke KPK setiap tahun diatur dalam Peraturan Komisi (Perkom) 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

“KPK itu pelaksana UU, bukan pembuat (law maker) LHKPN, itu perintah UU LHKPN dasarnya UU 28/1999 lalu atas UU itu KPK membuat bentuk laporan tahunan dasarnya Perkom KPK. Kalau tidak setuju LHKPN itu soal lain, LHKPN itu moral obligation,” ujar Saut.

Sebagai informasi, dalam Pasal 4 Perkom 7/2016 itu, penyerahan LHKPN dilakukan saat awal dilantik sebagai penyelenggara negara, saat pensiun, ataupun dilantik kembali di masa jabatan berikut. Kemudian, pada pasal 5 diatur soal penyerahan LHKPN secara periodik tiap tahun selama si penyelenggara negara menjabat dengan batas penyerahan paling lambat 31 Maret.

Fadli sebelumnya menyarankan agar LHKPN dihapuskan. Dia mengatakan soal harta kekayaan sudah ada daftarnya dalam pajak.

“Kalau data pajak kita benar, LHKPN itu buang aja, nggak perlu tanya lagi. Kan semuanya sudah ada di pajak, satu data aja. LHKPN ini menurut saya dihapusaja, semuanya dipajak konsekuensinya dipajak. Dan waktu itu Agus Raharjo setuju, hapuskan saja LHKPN fokus ke pajak, data pajaknya yang benar,” ucap Fadli seperti dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (26/2).

Fadli juga mempertanyakan dasar hukum pelaporan LHKPN secara periodik per tahun. Dia juga mengatakan tak ada batas akhir pelaporan LHKPN.

“Saya rasanya sudah LHKPN dari 2014, 2015, dan tidak ada kewajiban tiap tahun, coba tunjukkan aturan di mana mewajibkan tiap tahun, tunjukkan dulu di mana,” ucapnya.

“Nggak ada itu batas akhir. Coba Anda tanya dari mana, di mana. Coba tunjukkan aturannya di mana. Kalau pajak iya ada aturannya, kalau dia telat ya didenda,” sambungnya.