KPK Geledah Kantor Pusat Bank Panin Terkait Dugaan Suap di Ditjen Pajak

0
27

KPK tengah mengusut dugaan kasus suap di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Kali ini, KPK menggeledah kantor pusat Bank Panin di Jakarta.

“Tim Penyidik KPK dalam perkara dugaan TPK penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak, telah selesai melaksanakan penggeledahan di wilayah DKI Jakarta yang bertempat di Kantor Pusat Bank Panin,Jakarta Pusat,” ujar juru bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya, Rabu (24/3/2021).

Penggeledahan itu dilakukan kemarin (23/3) dari pukul 10.00 hingga 21.00 WIB. KPK juga mengamankan sejumlah dokumen yang terkait dugaan kasus suap tersebut.

“Di lokasi ini ditemukan diamankan di antaranya berbagai dokumen dan barang elektronik yang terkait dengan perkara,” imbuh Ali.

Namun, Ali tidak menjelaskan detil terkait dokumen dan barang elektronik yang disita. Dokumen-dokumen tersebut akan segera dianalisa.

Sebelumnya, KPK memanggil sejumlah orang yang terkait dengan kasus suap di Ditjen Pajak ini. Salah satunya yakni seorang PNS dari Kementerian Keuangan RI bernama Febrian.

Dalam kasus ini, tim penyidik KPK telah menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama (JB) di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel). Lokasi penggeledahan bertempat di kantor PT JB (Jhonlin Baratama) di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Selain itu, ada 3 rumah yang digeledah penyidik KPK.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membeberkan modus suap di Ditjen Pajak seperti kasus-kasus suap yang terjadi sebelumnya. Menurutnya, suap di Ditjen Pajak terkait pengurusan pajak sebuah perusahaan agar pajak perusahaan yang dimaksud bernilai rendah.

“Kalau di pajak kan modusnya seperti itu, gimana caranya supaya WP (wajib pajak) bayar pajak rendah dengan cara menyuap pemeriksanya agar pajaknya diturunkan,” kata Alex kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (2/3).

Alex menyebut kasus suap ini diduga melibatkan pejabat di Ditjen Pajak. Suapnya diduga bernilai puluhan miliar rupiah.