Memacu Akselerasi Revolusi Inovasi

0
287

Jakarta –

Bergaung di mana-mana, kita bisa yakin terminologi “inovasi” sudah merakyat. Namun, kita masih perlu merasa sangsi untuk mengatakan inovasi teknologi telah jadi bagian kepribadian bangsa.

Bandingkan saja dengan Thailand. Biarpun punya ukuran ekonomi kurang dari separuh kita, data publik World Intellectual Property Organization (WIPO) mengindikasikan pada 2017 akumulasi intensitas registrasi internasional Patent Cooperation Treaty (PCT) oleh grup teraktif swasta, lembaga riset, dan BUMN Thailand nilainya 22 kali lipat dibanding kelompok setaraf di Indonesia.

Jurang ketertinggalan kita lebih lebar bila membandingkan diri dengan China dan Jepang. Khusus pada grup tergiat saja, dalam kategori dan tahun sama, produktivitas mereka masing-masing ribuan kali lipat di atas kita.

Mengapa fakta itu patut mengkhawatirkan kita?

Pertama, para ahli menjelaskan intensitas paten dapat mengungkapkan sejauh mana kelompok akademia dan sektor produktif berdaya menghasilkan, menyebarkan, menangkap, dan mengelola bahan pengetahuan baru dalam cara yang mengendepankan daya saing bersama.

Tapi, yang lebih genting, deskripsi tersebut mengisyaratkan masyarakat Indonesia umumnya masih memelihara budaya gagap teknologi alias gaptek manakala kompleksitas rivalitas sejagat terus merumit.

Kita masih memerlukan revolusi inovasi untuk menambah kepercayaan diri publik atas penguasaan teknologi.

Merangkul Daerah

Di Indonesia, model triple helix relasi akademia-industri-pemerintah memang telah jadi preskripsi kebijakan inovasi terkenal. Meskipun begitu, pemerintah perlu memperlengkapi rumusan itu untuk menggugah minat lebih banyak lapisan masyarakat.

Pemerintah bisa melihat contoh dari babak prolog sejarah pembaharuan Jepang. Mereka memulai masa modernisasi sama sekali tanpa kapabilitas teknologi hingga cuma sanggup mengekspor komoditas primer.

Sadar sepenuhnya bergantung pada teknologi asing, agenda pemerintah Jepang semula merangkul masyarakat yang masih inferior. Maka enam tahun sebelum mendirikan perguruan tinggi negeri, pemerintah malah membangun BUMN di daerah untuk menarik swasta dan perorangan aktif mengadaptasikan teknologi manufaktur impor tercanggih agar bisa mengikuti karakter spesifik perekonomian lokal mereka (Wittner, 2008).

Dari lembar pengalaman itu, berbagai BUMN Jepang kelak mengemban posisi sentral dalam peningkatan kompetensi teknologi nasional untuk kepentingan pengadaan pemerintah (Odagiri dan Goto, 1996).

Selain itu, pemerintah Indonesia juga dapat mengemulasi strategi menciptakan kohsetsushi, yaitu jaringan pusat teknologi publik lokal untuk membuka relasi iptek bagi UKM tingkat kotamadya di seantero negeri.

Kosetsushi mendampingi UKM secara permanen dalam wujud aktivitas memberikan konsultasi teknologis dan non-teknologis (seperti mencari peluang subsidi). Melalui kohsetsushi, UKM dapat membuka interaksi tidak hanya dengan kohsetsushi lain, tapi juga bersama industri, perguruan tinggi, institusi litbang, dan jenis lembaga lainnya.

Mulai beroperasi dari akhir abad XIX, mata rantai konsetsushi di Jepang sekarang jumlahnya sudah lebih dari 600 unit dan banyak negara maju telah mengopinya (Fukugawa dan Goto, 2016).

Karena format kohsetsushi adalah jaringan, kita bisa katakan di segenap kepulauan Jepang, kesempatan aktor UKM dari segala sektor untuk masuk ke jejaring inovasi sangat lapang.

Berikutnya, pemda di Indonesia juga bisa meneladani otoritas lokal Jepang yang pernah puluhan tahun terus-menerus menggelar ribuan lomba dan pameran pengembangan teknologi hingga mencetak jutaan penghargaan. Tom Nicholas (2006) dari Universitas Harvard mengungkapkan, lewat ajang-ajang ini, pemda bisa memperkenalkan solusi dari daerah lain untuk memecahkan problem teknologis di wilayahya sendiri.

Bagi daerah, wadah interaktif ini penting untuk mendiskusikan aspek pengetahuan yang sulit dijelaskan. Hal itu bisa menerangkan alasan dahulu justru daerah tertinggal Jepang yang lebih banyak menyelenggarakan lomba-pameran teknologi tersebut, karena mereka ingin menanggulangi komplikasi keterisolasian.

Akhirnya, upaya massal merekonstruksi paradigma masyarakat itu memperlihatkan mengapa Jepang butuh kurang dari 50 tahun (1868-1910-an) merevolusi jati diri tertinggal jadi lebih mandiri secara teknologi (Nicholas, 2006).

Indonesia yang sudah menikmati modernitas tentu lebih bertenaga memacu akselerasi revolusi inovasi. Apalagi unsur-unsur pemerintah kita tak harus melewati fase uji coba dan hanya perlu bersatu menyesuaikan model kebijakan dari Jepang dan negara maju lainnya.

Politik vs Nasionalisme

Riset teknologi pasti mengandung risiko kegagalan. Tetapi, bagi kalangan swasta yang bersedia menanggung risiko rugi, investasi litbang akan menambah profit karena hasilnya menambah sumber pendapatan dan atau menekan biaya produksi.

Bagaimanapun, negara tidak bisa mewajibkan swasta menyandang risiko. Itulah sebabnya sebagaimana dijelaskan tadi, pemerintah Jepang berinisiatif mewujudkan fungsi bufer risiko bagi kalangan swasta lewat cara memobilisasi peran BUMN dan membuat jaringan kohsetsushi.

Demikianlah mempromosikan akses masuk ke jaringan inovasi akan menolong tumbuhnya kerangka berpikir baru. Yaitu, swasta dapat lebih percaya diri berkecimpung dalam inovasi teknologi karena negara secara sistematis mengambil alih sebagian risiko kegagalan riset.

Lebih lanjut, karena ekspansi sains pada hakikatnya terjadi dalam konteks pertandingan antarbangsa, maka pelaku inovasi iptek pun akan mengejar prospek persaingan global.

Di sini bisa terlihat mengapa Jepang dan negara-negara lain yang sukses menjadi bangsa inovatif tak mau jago kandang. Yaitu, menuruti pola insentif komunitas saintifik yang mendorong peneliti memenangkan persaingan keilmiahan sedunia, maka ajang eksperimen memadai bagi keunggulan pengembangan inovasi, termasuk dalam jenis komoditas konvensional (Fagerber, 1999), hanya ada di pasar internasional.

Ini bisa menerangkan motivasi China gigih mendorong pelaku ekonominya memperluas cakupan eksistensi dunia biarpun sudah memiliki basis skala ekonomi raksaksa. Karena tidak ada satu pun negara yang sanggup memonopoli lahirnya pengetahuan baru.

Tapi, kita perlu mencermati bahwa orientasi kompetisi internasional ini dapat menjadikan inovasi iptek bertolakan dengan kebutuhan karier para politikus yang terikat pada kontestasi lokal. Akibatnya, di dunia hanya segelintir negara yang tuntas menggelar revolusi inovasi.

Karena itulah, kita perlu mendengarkan ajaran para ahli kebijakan inovasi yang menjelaskan nasionalisme adalah argumen fundamental politik suatu negara memotivasi elemen-elemennya bersatu membentuk sistem inovasi nasional (Freeman, 1995).

Demikianlah, kita mengharapkan dalam sesi Debat Pilpres 2019 selanjutnya topik revolusi inovasi ikut jadi tema. Karena tak hanya masalah pergerakan teknologi muncul di semua sektor pemerintahan, tapi esensi persatuan di dalamnya menentukan masa depan bangsa Indonesia.