Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menghadiri forum internasional International Fund for Agricultural Development (IFAD) Governing Council 2019 ke-42 di Roma, Italia. Forum internasional ini salah satunya akan fokus pada tema inovasi pedesaan dan kewirausahaan.
IFAD yang digelar pada 14-15 Februari 2019 memiliki mandat khusus untuk memungkinkan transformasi pedesaan mempunyai peran penting dalam menciptakan kondisi untuk inovasi dan kewirausahaan agar berkembang di daerah pedesaan. Dalam forum internasional ini juga akan dilakukan peluncuran Agribusiness Capital Fund (ABC Fund), panel pemuda, dan briefing tentang G20.
Dalam acara tersebut, Eko menjadi pembicara pada sesi interaktif yang akan fokus pada dukungan IFAD atau Dana Internasional untuk Pengembangan Agrikultural yang salah satunya bertujuan untuk program inovasi, kewirausahaan, dan keterlibatannya dalam proses inovatif. Ia juga berbagi pengalaman soal dana desa, model pembagunan pedesaan di Indonesia, dan berbagai capaian yang telah diraih dengan dana desa.
Di samping itu, Presiden The International Fund for Agricultural Development (IFAD) Gilbert Houngbo pun mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Apresiasi tersebut diberikan terkait program dana desa yang dinilai sebagai sebuah transformasi untuk wilayah perdesaan yang memiliki banyak manfaat untuk semua pihak dan sejalan dengan program-program IFAD untuk membangun wilayah perdesaan melalui bidang pertanian.
“Apa yang paling mengesankan bagi saya adalah dalam program dana desa ini pembangunan dilakukan terintegrasi antara sektor pembangunan sosial dan ekonomi,” ungkapnya.
Dalam forum IFAD Governing Council ke-42 ini, para delegasi mengeksplorasi cara IFAD bekerja untuk memastikan pengembangan rantai usaha pertanian yang memiliki peran penting terhadap gender dan gizi. Mereka juga mengeksplorasi peran kewirausahaan sosial dan inovasi dalam mempromosikan ketahanan dan mengatasi tantangan global, juga terkait dampak teknologi baru pada masa depan pertanian yang telah mengalami perkembangan.
Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan dana desa sejak 2015-2018 sebesar Rp 187 triliun dan dana pada tahun 2018 ditambah menjadi Rp 70 triliun sehingga dalam 5 tahun, pemerintah telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 257 triliun.
Adanya dana desa memastikan setiap desa mendapatkan anggaran pembangunan dari pusat karena dana desa memiliki rumus 72% dibagi rata untuk semua desa. Lalu 25% ditambahkan ke desa-desa berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah masyarakat miskin dan tingkat kesulitan geografis. Sedangkan sisanya ditambahkan untuk desa-desa yang masuk kategori tertinggal atau sangat tertinggal.
Dalam tata kelola, dana desa setiap tahun terus mengalami perkembangan karena komitmen kuat dari seluruh perangkat desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Ada juga dukungan pendampingan dari pendamping desa yang tersebar di seluruh nusantara, serta dukungan dari Kepolisian RI, kejaksaan, BPKP, dan BPK.
Selain itu, ada juga hal yang sangat membanggakan, yakni capaian dana desa selama 4 tahun yang telah mampu menunjukkan hasil terbaiknya dengan terbangunnya sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Di antaranya terbangunnya 1.140.378 meter jembatan, 191.600 kilo meter jalan desa, 8.983 unit pasar desa, 37.830 unit kegiatan BUMDesa, 4.175 unit embung desa, 58.931 unit sarana irigasi, serta sarana-prasarana penunjang lainnya.
Selain itu, dana desa juga telah turut membangun sarana prasarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit MCK, 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820 unit Posyandu, dan 29.557.922 drainase.
