Mengelola kesadaran pajak

0
267

Ilustrasi Opini -Korupsi dan Kesadaran Membayar Pajak

Pekan lalu pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada 30 wajib pajak (WP) terdiri dari 24 badan usaha dan enam orang WP pribadi, sebagai pembayar pajak terbesar kepada negara. Penerimaan pajak dari WP besar tersebut mencapai Rp 418,73 triliun atau sekitar 31,8% dari total penerimaan pajak 2018.

Acara ini sejatinya rutin dilaksanakan tiap tahun. Akan tetapi, gelaran untuk tahun ini terasa agak berbeda. Pertama, apresiasi kepada WP besar terjadi tatkala kritik terhadap kenaikan utang negara masih terus berlangsung. Sepertinya, pemerintah ingin menyampaikan pesan pendanaan belanja juga ditempuh lewat peningkatan penerimaan pajak.

Kedua, kenaikan penerimaan negara pada APBN 2018 melampaui target (102,5%). Namun sayangnya, penerimaan perpajakan masih terjadi kekurangan (shortfall) sebesar Rp 108,1 triliun dari sasaran awal. Alhasil, penghargaan kepada WP besar menjadi semacam pengakuan atas kontribusi mereka terhadap kondisi keuangan negara.

Ketiga, penghargaan terhadap besarnya kontribusi WP besar bersamaan dengan pemberlakuan Pertukaran Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Program ini memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk mengintip basis pajak dari industri keuangan. Akibatnya, besarnya kontribusi WP besar merupakan hal yang wajar.

Beberapa argumen di atas tetap belum mampu mendongkrak secara signifikan rasio pajak dengan produk domestik bruto (PDB). Rasio pajak beranjak sedikit dari 10,7% dari PDB pada 2017, ke posisi 11,5% pada tahun lalu. Artinya, untuk mengejar target rasio pajak 12,2% pada tahun ini, sokongan dari wajib pajak menengah dan kecil tetap diperlukan.

Momentum untuk itu sudah diinisiasi. Untuk UMKM, misalnya, pemerintah telah memangkas pajak penghasilan (PPh) menjadi 5%. Dengan porsi 90% bangun usaha di Indonesia adalah UMKM, setoran pajak dari segmen ini niscaya sangat material untuk menggenjot penerimaan perpajakan.

Hal yang sama juga terjadi pada PPh Orang Pribadi. Meski tarif pajak tidak dipangkas, pemerintah menaikkan batas PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) dari Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 4,5 juta per bulan. Artinya, individu yang sebelumnya terkena PPh bisa jadi tidak lagi menjadi wajib pajak yang secara implisit adalah terkena pemotongan pajak juga.

Secara teoretis, pemangkasan tarif pajak akan diikuti dengan kenaikan kepatuhan pajak. Logikanya, dengan beban pajak yang lebih rendah, wajib pajak baru akan terdorong untuk ikut membayar pajaknya, sementara yang lama akan merasa lebih ringan dalam menunaikan semua kewajiban fiskalnya.

Kepatuhan pajak (tax compliance) tampaknya menjadi kata kuncinya. Padahal, jika kepatuhan pajak para WP bisa dirawat, penerimaan negara dari pos perpajakan bisa diandalkan sebagai sokoguru APBN. Tesis ini tidak berlebihan jika menilik lebih jauh atas potensinya.

Jumlah penduduk yang berstatus pekerja mencapai 115 juta jiwa. Artinya, terdapat potensi sekitar 85 juta wajib pajak yang belum terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Bahkan kalau dikurangi dengan mereka yang pendapatannya di bawah PTKP sekalipun, angkanya masih sangat signifikan.

Besarnya potensi penerimaan yang belum tergarap niscaya lebih besar lagi jika mempertimbangkan keakuratan laporan pajaknya. Dari yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), berapa yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Dari yang melaporkan SPT-nya, berapa yang mengisi dan membayar pajaknya dengan benar.

Ini penting, mengingat pembayaran pajak di Indonesia menganut sistem self assessment. Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh kewajiban pajaknya. Pemerintah juga punya wewenang memeriksa kewajaran laporannya.