Pajak restoran dan hotel sebaiknya diurus pemerintah pusat

0
111

Petugas bagian layanan kamar membersihkan kamar di Hotel Aryaduta Bali di Jalan Kartika Plaza, Kuta Selatan, Bali, Jumat (6/4). Aryaduta Hotel Group telah membuka hotel terbarunya di Kuta Selatan, Bali pada tanggal 29 Maret lalu dengan berbagai macam fasilitas seperti 178 kamar dengan luas rata-rata 50 meter persegi lengkap dengan sambungan internet super cepat, kolam renang di atap gedung dengan pemandangan Pantai Segara, ruang pertemuan yang dilengkapi dengan layar LED dan restoran Henry's Grill & Bar dengan menu andalan daging panggangnya. ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf/nz/18.

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA.  Untuk mewujudkan percepatan investasi, pemerintah berencana mengatur tarif pajak daerah ke dalam Omnibus Law Perpajakan. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan soal rasionalisasi pajak daerah yang akan diatur.

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) menyarankan agar opsi rasionalisasi dapat dilakukan dengan mengurangi kewenangan daerah dalam memungut jenis pajak tertentu, seperti pajak restoran dan hotel.

Pasalnya, kedua pajak tersebut pada dasarnya memiliki potensi penerimaan besar. Namun, belum bisa dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Alasannya, secara umum administrasi pajak daerah masih relatif lemah.

“Jadi akan lebih optimal jika bisa dikembalikan ke pusat,” ujarnya ketika dihubungi Kontan pada Jumat (29/11).

Sebelumnya, tarif maksimal untuk setiap pajak daerah telah diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) pada tahun 2009.

Selain itu, selama ini juga terdapat kecenderungan bagi setiap daerah untuk menetapkan tarif di angka maksimal.

Dalam konteks Omnibus Law Perpajakan, Darussalam menilai  jika tarif maksimal untuk setiap jenis pajak akhirnya diturunkan, maka konsekuensi yang mungkin terjadi adalah kebutuhan dana transfer akan meningkat.

Di sisi lain, Darussalam masih meragukan jika rasionalisasi tarif pajak daerah akan terjadi. Apalagi sampai sekarang belum ada bentuk final mengenai rasionalisasi pajak daerah yang akan dilakukan.

“Saya ragu akan adanya rasionalisasi tarif akan menjadi agenda,” tukasnya.