Pemerintah Prioritaskan Bahasan Perpanjangan Waktu Insentif Pajak

0
16

Pembahasan usulan perpanjangan waktu pemberian insentif pajak bagi dunia usaha yang akan berakhir Juni 2021 menjadi prioritas pemerintah. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (18/5/2021).

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengaku telah menerima usulan tersebut dari sejumlah asosiasi pengusaha. Usulan itu akan segera dibahas bersama dengan Wakil Menteri Keuangan yang juga pengurus Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Suahasil Nazara.

“Ini yang nanti akan prioritas kami bahas, untuk beberapa insentif usaha,” katanya.

Hingga 11 Mei 2021, realisasi insentif dunia usaha dalam PEN senilai Rp26,83 triliun atau 47,3% dari pagu Rp56,72 triliun. Realisasi itu mencakup berbagai insentif pajak, terutama yang tertuang dalam PMK 9/2021.

Selain mengenai usulan perpanjangan masa pemberian insentif pajak, ada pula bahasan tentang opsi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Kemudian, ada bahasan aturan baru terkait dengan pemberian izin bagi pegawai Ditjen Pajak (DJP) yang mengikuti pendidikan di luar kedinasan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Pembahasan dalam Forum Rutin Satgas PEN

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah terus mengupayakan adanya percepatan realisasi pemanfaatan insentif pajak. Menurutnya, perkembangan mengenai program-program PEN rutin dibahas bersama Satgas setiap Senin malam.

“Memang catatannya ada yang terkait dengan masa [pemberian insentif] yang harus kami kejar. Nanti akan kami bahas dalam forum rutin Satgas PEN,” ujarnya. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

  • Tunggu Pembahasan dengan DPR

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan opsi kenaikan tarif PPN masih terus dikaji pemerintah. Hasil kajian tersebut akan disampaikan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan.

“Rencana kenaikan tarif PPN masih dalam proses perumusan dan pengkajian. Tentunya pemerintah menunggu pembahasan dengan DPR,” katanya. (DDTCNews/Kontan)

  • Segera Didiskusikan

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan menanti laporan mengenai wacana kenaikan tarif PPN tersebut. Hingga saat ini, sambungnya, belum ada rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Pasti nanti kami akan minta segera dijadwalkan jika sudah ada rencana pasti dan ada konsepsi yang jelas kira-kira kapan akan disampaikan. Dalam 1-2 hari ini, nanti saya akan diskusikan dengan teman-teman di Kementerian Keuangan,” ujarnya. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

  • Tidak Mendistorsi Ekonomi

Pemerintah harus memastikan pengambilan opsi kenaikan tarif pajak tidak mendistorsi pemulihan ekonomi nasional pascaterjadinya pandemi Covid-19.

Pakar sekaligus Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan berdasarkan pada berbagai penelitian, pajak atas properti cenderung paling tidak menganggu ekonomi. Setelah itu, secara berurutan, ada pajak atas konsumsi (termasuk PPN), pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, dan PPh badan.

  • Pendidikan di Luar Kedinasan

Otoritas menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2021 tentang izin mengikuti pendidikan di luar kedinasan bagi pegawai di lingkungan DJP. Beleid ini sekaligus mencabut aturan sebelumnya yaitu PER-16/PJ/2013 s.t.d.d PER-28/PJ/2014.

Dalam beleid itu, terdapat 15 program studi DIII, 22 program studi S1, 23 program studi S2, dan 18 program studi S3 yang dapat diikuti pegawai DJP dalam menempuh pendidikan di luar kedinasan. Daftar program studi akan terus ditinjau secara berkala sesuai dengan perubahan kebutuhan organisasi. Simak ‘DJP Terbitkan Aturan Baru Soal Pendidikan di Luar Kedinasan’. (DDTCNews)

  • Insentif Sektor Transportasi

Kemenko Perekonomian terus menerima usulan insentif tambahan dari berbagai pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan saat ini tengah mengkaji usulan insentif dari sektor transportasi. Menurutnya, kajian itu akan dibahas bersamaan dengan usulan insentif yang datang dari asosiasi pengusaha ritel.

“Memang banyak usulan yang sedang kami bahas, dari sektor yang terdampak,” katanya. (DDTCNews)

  • Penggelapan Pajak

DJP membantu otoritas pajak Amerika Serikat (Internal Revenue Service/IRS) menyampaikan salinan dokumen dakwaan penggelapan pajak penghasilan (PPh) yang dilakukan warga negara Indonesia (WNI).

Tim Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat DJP menyampaikan salinan dokumen dakwaan penggelapan PPh yang dilakukan WNI berinisial SMD di kediamannya, yakni Semarang, Jawa Tengah pada Kamis (6/5/2021).

SMD didakwa oleh otoritas pajak Amerika Serikat telah melakukan penggelapan PPh di Negeri Paman Sam pada 2001 hingga 2004. Pada periode tersebut, SMD bekerja dan menjadi subjek pajak di Amerika Serikat.