Pemerintah semakin sulit mengejar penerimaan pajak dari sektor pertambangan

0
206

Ghina Ghaliya - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 dengan PMK Nomor 165/2017. Revisi PMK ini salah satunya memberi kesempatan lagi bagi WP yang tidak ikut amnesti pajak dan bagi peserta amnesti pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya. - Pembebasan sanksi bagi WP yang sukarela deklarasikan harta resmi berlaku

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ditinjau dari sisi sektoral, penerimaan pajak dari sektor pertambangan berada dalam tren menipis. Hal tersebut sejalan dengan tren pelemahan harga komoditas yang turun sepanjang tahun ini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, sampai dengan akhir tahun 2019 tampaknya pemerintah semakin sulit memeroleh penerimaan pajak dari pertambangan. Sentimen global yang menyebabkan ekspor melandai. 

Hestu menjelaskan, secara otomatis kinerja perusahaan pertambangan ikut turun, setali tiga uang laba atas perusahaan melemah yang kemudian setoran pajak semakin tipis.

“Ekspor pertambangan melemah karena harganya tertekan sentimen global, jadi penerimaan pajak dari mereka tertekan. Situasi seperti itu tidak bisa menggenjot sektor pertambangan,” kata Hestu kepada Kontan.co.id, Rabu (25/9).

Sebagai contoh pelemahan harga sektor pertambangan pada periode bulan Januari sampai dengan Agustus 2019, rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) periode Januari-Agustus 2019 mencapai US$ 83,95 per ton lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yakni US$ 98,93 per ton. 

Berdasarkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak sektor pertambangan sepanjang Januari-Agustus 2019  mencapai Rp 40,21 triliun. Secara year on year (yoy) terkontraksi 16,3%, turun signifikan dibanding tahun lalu yang tumbuh 71,6% yoy.