Pemotongan tarif pajak dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

0
225

Hari Ulang Tahun JICT ke-20: Suasana bongkar muat di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (1/4). Selama 20 tahun, JICT telah berhasil mewujudkan visinya menjadi perusahaan terminal petikemas terbaik dan terbesar di Indonesia. JICT telah berkontribusi sebesar Rp 15,44 triliun ke negara melalui setoran pajak dan keuntungan kepada Pelindo II. JICT juga berhasil melayani bongkar muat petikemas sebanyak 37,30 juta twenty foot equivalent units (TEUs) dan menjadi salah satu terminal petikemas terbaik di Asia. KONTAN/Baihaki/1/4/2019

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemotongan tarif pajak dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun harus diakui dampak kebijakan ini akan terasa pada penurunan penerimaan pajak.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal menilai penurunan tarif pajak adalah solusi jangka pendek yang bisa ditempuh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Sekarang kita kejar waktu, 2019-2020 harus ada insentif fiskal di pemotongan pajak,” jelas Fithra di acara diskusi publik dengan tema Urgensi Reformasi Pajak: Indeks Ketaatan Pajak vs Tradisi Pungli, Kamis (4/4).

Fithra menjelaskan, tahun lalu kinerja ekspor Indonesia tercatat buruk dengan defisit neraca dagang mencapai US$ 8,57 miliar. Sedangkan pada Februari 2019 meskipun positif, justru karena impor yang turun tajam. Kondisi ini menggambarkan kinerja ekspor akan semakin lesu.

Selain itu, terkait investasi langsung Fithra melihat infrastruktur dasar masih menjadi pertimbangan para investor. Sehingga saat ini lebih banyak investasi portofolio yang masuk (jangka pendek).

Maka, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah hanya bisa menggenjot dari konsumsi rumah tangga. Dengan pemotongan tarif pajak, masyarakat memiliki ruang lebih untuk membelanjakan uang-nya.

“Kita harus kasih kantung ke masyarakat supaya bisa belanja,” imbuh dia.

Fithra menambahkan, meskipun penurunan tarif pajak menyebabkan tax ratioturun, namun dampaknya ke ekonomi akan lebih kuat. Untuk menyikapi ini, dia menyarankan pemerintah untuk memberi sanksi tegas bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan sehingga ada efek jera dan mengurangi penghindaran pajak.