Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) andalkan pos penerimaan dari kementerian/lembaga

0
60

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani (kanan) memberikan keterangan pers mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/7). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, PNBP dikelompokan menjadi enam kategori di antaranya Pemanfaatan SDA, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND), Pengelolaan Barang Milik Negara (PBMN), Pengelolaan Dana, dan Hak Negara Lainnya. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/kye/18.

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Penerimaan dari Kementerian/Lembaga (K/L) akan menjadi motor penggerak realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada akhir tahun 2019. Ini disebabkan setoran sektor minyak dan gas (Migas) sulit naik lantaran tekanan global. 

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan PNBP sepanjang Januari-November 2019 sebesar Rp 362,76 triliun atau 95,89% terhadap target akhir 2019 yakni Rp 378,29 triliun. Artinya untuk PNBP pemerintah perlu mencari pendaptan senilai Rp 15,53 triliun pada Desember ini.

Direktur PNBP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wawan Sunaryo mengatakan pihaknya optimistis bisa mencapai target penerimaan tahun ini. Sebab kinerja dari K/L secara tren bakal tumbuh di akhir tahun terutama penerimaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Penerimaan yang bersumber dari K/L ini akan tercantum dalam pos penerimaan PNBP Lainnya. Di mana pada Januari-November 2019 mencatat realisasi sebesar Rp 104,96 triliun atau setara dengan 111,58% dari target dalam pagu akhir tahun senilai Rp 94,06 triliun. Pada November, PNBP Lainnya menyumbang Rp 12,83 triliun. 

Dari sisi sektor migas dan non-migas tren pelemahan harga komoditas menjadi batu sandungan penerimaan.  Apalagi, untuk bagi hasil kontrak kerjasama dengan kontraktor tidak seluruhnya masuk ke PNBP.

“Kalau ada bagian pemerintah yg disetor oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)ke negara, tidak semua menjadi PNBP. Tapi ada kewajiban penggantian biaya , yaitu cost recovery,” kata Wawan kepada Kontan.co.id, Jumat (20/12).

Direktur PNBP Sumber Daya Alam (SDA) dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) Kemenkeu Kurnia Chairi menambahkan pendapatan dari KND dalam sebelas bulan ke belakang sudah cukup baik dengan penerimaan sebesar Rp 76,65 triliun. Artinya pada Desember setoran dari Bank Indonesia (BI) tersebut diprediksi tidak setinggi bulan lalu, begitu pula dengan hasil dari dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) biarpun ada sedikit BUMN lagi yang akan bagi-bagi dividen.

Sementara itu, dengan melihat realisasi sektor migas sekarang ini, Kurnia memprediksi kemungkinan besar tidak akan mencapai target, antara lain karena lemahnya Indonesia Crude Price (ICP), lifting migas, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Kemenkeu mencatat perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dilihat dari sisi harga minyak mentah Indonesia berdasarkan data per 16 Desember 2019 sebesar US$ 63,1 per barel, lebih rendah daripada outlook APBN sebesar US$ 70 per barel. 

Selanjutnya, lifting minyak mentah Indonesia hanya mencapai 755.000 barel per hari atau masih minim bila dibandingkan target APBN di 775.000 barel per hari. Kemudian, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat di level Rp 14.197 per dolar AS, sementara outlook 2019 senilai Rp 15.000 per dolar AS.

Sementara itu, realisasi PNBP dari sisi sektor migas pada November 2019 hanya menyumbang Rp 8,52 triliun. Sedangkan sepanjang Januari-November 2019 mencatat sebesar Rp 109,02 triliun atau baru 68,24% dari target akhir tahun senilai Rp 159,77 triliun.

“Namun, secara umum InsyaAllah tercapai, bahkan kalau melihat realisasi PNBP ke seluruhan per hari ini sudah mendekati target Rp 378 triliun. Mudah-mudahan bisa terlampaui. Makanya sekarang kami monitoring harian atas setoran-setoran PNBP,” kata Kurnia kepada Kontan.co.id, Jumat (20/12).

Otoritas memastikan akan terus mengawasi pos-pos PNPB lainya dengan menggunakan Sistem Informasi PNBP Online (Simponi). Sehingga realisasi PNBP harian per jenis transaksi bisa dimonitor serta dicek mana yang belum masuk.

Di sisi lain, Kepala Ekonom Bank BNI Ryan Kiryanto mengatakan pesimistis target PNBP bisa dipenuhi 100% hingga tutup buku 2019, karena kalau stimulus PNBP dari dividen BUMN, rasanya berat karena kinerja BUMN di luar sektor perbankan masih tertekan. 

“Yang memungkinkan, divident payout ratio untuk BUMN non-perbankan bisa diperbesar supaya bisa menambah PNBP. Tidak ada cara lain,” kata Ryan kepada Kontan.co.id, Jumat (20/12).

Sementara dari sisi sektor migas masih sulit tercapai lantaran harga minyak akan berada lebih rendah dari pencapaian November 2019. Sepanjang Desember 2019, Ryan memprediksi harga minyak jenis brent berkutat di rentang US$ 60-US$ 65 per barel dengan rata-rata sebesar US$ 62,5 per barel.