Pengamat pajak perkirakan efek pemilu mendongkrak penerimaan pajak dari PPN

0
46

Petugas Pajak melayani wajib pajak untuk mengisi form pelaporan SPT Pajak Tahunan melalui daring di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumut I di Medan, Sumatera Utara, Rabu (27/3/2019). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan batas pelaporan untuk wajib pajak pribadi sampai tanggal 31 Maret 2019 sedangkan untuk wajib pajak badan usaha sampai 30 April 2019. ANTARA FOTO/Septianda Perdana/ama.

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tahun ini untuk pertama kalinya Indonesia mengadakan pemilu serentak yakni pemilihan presiden dan anggota legislatif. Rupanya pesta demokrasi kali ini dinilai bisa meningkatkan penerimaan pajak negara.

Direktur Ekskutif Center of Indonesia Taxation Analysis (Cita) Yustinus Prastowo menjelaskan penerimaan negara melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan ikut meningkat sejalan dengan konsumsi barang dan jasa yang meningkat saat pemilu. “Apalagi lebih besar event-nya dua kali, sekarang digabung,” jelas Yustinus saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (10/4).

Berdasarkan data yang dihimpun Kontan, penerimaan PPN tahun 2014 tercatat Rp 409,2 triliun, naik Rp 24,49 triliun dibandingkan realisasi 2013. Perlu diingat tahun 2014 Indonesia juga mengadakan pesta demokrasi.

Perinciannya, penerimaan PPN Dalam Negeri (PPN DN) pada kuartal I-2014 tumbuh 2,86% atau Rp 47,4 triliun dibandingkan kuartal I-2013 setara Rp 46,1 triliun. Sedangkan penerimaan PPN DN Februari 2019 tercatat Rp 29,18 triliun.

Angka tersebut menunjukkan penurunan 18,3%. Kendati menurun, perlu diingat tahun ini pemerintah melakukan percepatan restitusi. Restitusi Januari-Februari 2019 naik 42,55% dibanding periode yang sama tahun 2018, dari Rp 19,6 triliun menjadi Rp 28 triliun.

Sebelumnya Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Hestu Yoga Saksama memastikan penerimaan PPN akan meningkat sejalan dengan data peningkatan penjualan eceran.