Pertumbuhan penerimaan pajak di Februari 2019 melambat

0
248

JAKARTA,25/04-BASIS DATA PAJAK. Wajib pajak sedang melakukan pelaporan pajak di Kantor Pelayanan Pajak [KPP] Jakarta Timur, Selasa (25/04). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), jumlah wajib pajak (WP) yang melaporkan SPT tahun pajak 2016 hingga Jumat (21/4) sebanyak 10,58 juta WP. "Realisasi pelaporan SPT itu naik 4,56% dibanding periode sama di tahun lalu," tandas Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal. Dari total SPT yang masuk hingga 21 April 2017, sebanyak 9,3 juta berasal dari WP orang perorangan karyawan. Angka itu naik 2,19% dari pelaporan di tahun 2016, sebanyak 9,1 juta WP. Sedang SPT dari WP perorangan non karyawan mencapai 926.000, naik 31,34% dibanding 21 April 2016. Sisanya, sebanyak 305.000 dari WP badan, naik 27% dari 21 April 2016. KONTAN/Fransiskus Simbolon/25/04/2017

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat penerimaan pajak Februari 2019 sebesar Rp 160,85 triliun atau setara 10,20% dari target yang ditetapkan Rp 1.577,56 triliun.Penerimaan pajak tersebut hanya tumbuh 4,7% atau lebih rendah dari pertumbuhan di periode sama 2018 yang tumbuh 13,7%.

Perlambatan pertumbuhan tersebut disumbang dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) yang turun 10,40%. Tercatat penerimaan PPN sebesar Rp 57,4 triliun, sedangkan Februari tahun sebelumnya Rp 64,1 triliun.

PPN dalam negeri (DN) menunjukkan penurunan yang cukup dalam. Dari Februari 2018 tercatat tumbuh 16,2%, malah pada saat ini menunjukkan penurunan 18,3%. PPN DN saat ini tercatat Rp 29,18 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan penurunan ini terjadi karena percepatan restitusi sejak Mei tahun lalu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

“Jadi PPN negatif growth (pertumbuhan negatif) tidak berarti kondisi ekonomi turun,” jelas Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa di kompleks gedung Kemkeu, Selasa (19/3).

Sri Mulyani menjelaskan kebijakan percepatan restitusi ini diambil pemerintah supaya berdampak baik bagi arus kas perusahaan atau wajib pajak (WP) sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, penerimaan pajak masih tetap tumbuh disokong oleh pajak penghasilan (PPh) migas yang tumbuh 34,85%, PPh non-migas tumbuh 13,48%, dan pajak bumi bangunan (PBB) serta pajak lainnya yang tumbuh 21,51%. Atau masing-masing penerimaan saat ini tercatat Rp 10,51 triliun, Rp 91,75 triliun dan Rp 1,14 triliun.