PKS Klaim Janji Politik soal Hapus Pajak Motor Disukai Masyarakat

0
262

Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkampanyekan empat janji politiknya. Janji-janji politik ini disebut PKS sebagai usulan dari masyarakat.

“Survei (ke masyarakat), ada instrumen FGD kemudian kita menyampaikan kepada stakeholder terkait dan ini juga salah satu aspirasi ini muncul dari masyarakat,” kata juru bicara PKS bidang ekonomi M Kholid di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2019).

Empat janji politik PKS adalah penghapusan pajak kendaraan bermotor ber-cc kecil, pemberlakuan SIM seumur hidup, RUU perlindungan ulama dan simbol-simbol agama, serta yang terbaru penghapusan pajak penghasilan di bawah Rp 8 juta. Menurut PKS, janji-janji tersebut mendapat respons positif dari masyarakat.

“Ini yang sudah kita evaluasi yang motor ya, sambutannya luar biasa. Kita kan seluruh Indonesia, lihat aja semua caleg PKS itu (kampanye) pakai ‘bebas pajak motor dan SIM seumur hidup’. Responsnya luar biasa, itu ternyata janji yang disukai. Ada yang nggak setuju tapi kita sudah survei banyak masyarakat yang menyukai,” ujar Kholid.

Dengan janji-janji politik ini, Kholid yakin partainya akan mendulang suara. Janji politik PKS disebutnya bisa memberikan alasan bagi masyarakat untuk memilih PKS.

“Insyaallah (yakin). Dengan janji program ini, artinya masyarakat dikasih alasan. ‘Saya memilih PKS, apa bedanya dengan partai lain?’, kan gitu kan. Janji motor yang sekarang ini salah satu alasan mereka biar punya ‘saya milihPKS karena ini nih, PKS ada program ini nih’. Kira-kira gitu,” ungkap Kholid.

“Yang sudah kita survei pajak motor itu responnya bagus, 90 persen setuju. Kalau RUU perlindungan ulama dan simbol-simbol agama kita baru keliling ke tokoh-tokoh agama, respons mereka pada bagus, ke Aa Gym, ke Persis, ke Muhammadiyah, tokoh-tokoh lainnya,” tuturnya.

Terkait dengan janji politiknya yang kebanyakan tentang pajak, Kholid menjelaskan selama ini masalah pajak belum berpihak kepada rakyat kecil. Dengan penghapusan pajak kendaraan bermotor ataupun pajak penghasilan, Kholid menegaskan partainya tengah memperjuangkan masyarakat kelas menengah.

“Jika pada pembebasan pajak kendaraan bermotor fokus kita adalah pemilik kendaraan bermotor ber-cc kecil, pada sesi ini kita memperjuangkan kaum milenial, karyawan, dan para buruh yang penghasilannya masih menengah. Anak-anak muda yang baru berkeluarga, yang penghasilannya Rp 4 juta sampai Rp 8 juta, itu belum ada yang memperjuangkan,” ucap Kholid.

“Pajak kendaraan bermotor, para tukang ojek itu motornya itu bukan hanya sebagai kendaraan, tetapi jadi mata pencarian. Para petani memakai motornya itu untuk membawa barang dagangannya, dan itu ada seratus juta orang. Orang-orang seperti ini belum ada yang memperjuangkan. Inilah yang kita angkat sebagai partai modern, PKS ingin berpihak kepada kelompok masyarakat bawah,” pungkasnya.

Sebelumnya, PKS kembali merilis janji politiknya. PKS berjanji akan memperjuangkan penghapusan pajak penghasilan di bawah Rp 8 juta.

“Kami ingin meluncurkan pada kesempatan ini, kami menyebutnya dengan jika PKS memenangkan Pemilu 2019 ini, kami akan membebaskan pajak penghasilan masyarakat atau pekerja, buruh, karyawan yang memiliki penghasilan hingga Rp 8 juta,” kata Sekretaris Bidang Ekuintek DPP PKS Handi Risza di kantornya, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (21/2).