Soal Perubahan Kebijakan PPN, Dua Fraksi Ini Sampaikan Keberatan

0
84

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan keberatan terhadap perubahan ketentuan PPN yang diusulkan oleh pemerintah pada RUU KUP.

Merujuk pada dokumen Pandangan Umum Fraksi PKS terhadap RUU APBN 2022, PKS menilai rencana kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 12% tersebut justru berpotensi mengganggu daya beli masyarakat.

“Bagaimana pun pemerintah harus peka terhadap kehidupan rakyat dan jangan menambah beban yang sudah berat. Tidak bijak jika membebankan pemulihan ekonomi kepada rakyat lewat kenaikan PPN,” tulis Fraksi PKS dalam pandangannya, dikutip Jumat(20/8/2021).

Menurut PKS, nilai PPN yang diterima oleh pemerintah selama ini masih berada di bawah potensi yang ada. Dengan demikian, pemerintah sebaiknya berupaya untuk memperluas basis PPN daripada harus meningkatkan tarif yang berpotensi berdampak kepada masyarakat.

Sementara itu, PKB menyatakan pemerintah sebaiknya tidak menambah objek PPN melalui revisi atas UU KUP. Menurut PKB, barang dan jasa yang menjadi barang kena pajak pada RUU KUP adalah barang dan jasa yang amat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Penambahan objek PPN dipandang bisa memberikan tekanan terhadap laju daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat yang notabene adalah penopang pertumbuhan ekonomi.

“Fraksi PKB berpegang pada prinsip qowaidul fiqh yang berbunyi dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala al-jalbi al-masholih (mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan) maka secara tegas menolak pengenaan objek PPN untuk barang dan jasa yang dibutuhkan rakyat banyak,” jelas PKB.

Sebagai informasi, isu mengenai peningkatan tarif PPN dari 10% menjadi 12%, penerapan sistem PPN multitarif, dan pengurangan pengecualian dan pembebasan PPN adalah beberapa materi yang tertuang dalam RUU KUP.

Fasilitas pengecualian dan pembebasan PPN dinilai menciptakan distorsi terhadap daya saing produk lokal. Terdapat pula indikasi yang menunjukkan fasilitas PPN yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat sasaran dan menggerus basis pajak.