Sri Mulyani Jadi Menkeu Lagi, Pengelolaan Utang Harus Bagaimana?

0
173

Jakarta – Peneliti INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan kembalinya Sri Mulyani Indrawati menduduki jabatan Menteri Keuangan memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.

Bhima mengungkapkan, Sri Mulyani harus mengubah pemanfaatan utang agar menjadi lebih produktif. Hal ini karena tak hanya bisa mengandalkan rasio utang yang aman di bawah 60%.

“Produktivitas penggunaan utang dan risiko ekonomi global makin kuat menekan. Indikator rasio DSR kita terus naik bahkan di atas 30%, yang artinya antara utang dan penerimaan di sisi ekspor belum seimbang,” kata Bhima saat dihubungi detikcom, Selasa (22/10/2019).

Dia menyebutkan, saat ini sebagian besar utang masih bersifat konsumtif seperti belanja pegawai dan barang. Sedikit sekali porsi utang yang produktif di barang modal.

Kemudian ada juga catatan tentang postur anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi tahun depan. Agar APBN berpihak pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

“Salah satunya adalah penerimaan pajak jangan terlalu tinggi saat ekonomi sedang berkontraksi,” imbuh dia.

Sri Mulyani juga diminta lebih komunikatif dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor ekonomi digital. Menurut Bhima sempat ada aturan pajak e-commerce yang dibatalkan karena tak ada komunikasi yang baik di sektor industri.

Lalu di industri rokok, sebaiknya Menteri Keuangan kembali menghitung dampak kenaikan cukai dan kaitannya dengan kesejahteraan petani dan pekerja di pabrik rokok.

Terakhir terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan dinaikkan iurannya sebaiknya dilakukan pengkajian ulang. Kemudian menggunakan alternatif lain sehingga iuran BPJS ini tak menghambat industri rumah tangga.