Tangerang Beri Insentif Relaksasi Denda Pajak Hotel Hingga Reklame

0
31
Tamu bersantai di Q Square Qubika Hotel yang ada di kawasan Serpong, Tangerang, Banten, Senin (11/10/2021). Hotel yang terbuat dari kontainer bekas ini mengusung konsep Industri Modern dan pertama yang ada di Provinsi Banten, dengan harga nginap mulai Rp400 ribu per malam. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memberikan insentif pembebasan dan penghapusan pajak daerah bagi pelaku usaha sektor perhotelan, restoran, hingga hiburan.

Melalui Keputusan Walikota Tangerang Nomor 800/Kep.779-BPKD/2021, Pemkot Tangerang memberikan pembebasan denda pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir untuk masa pajak April 2020 hingga Desember 2021.

“Pemberian insentif berupa pembebasan dan penghapusan denda pajak daerah sesuai dengan Keputusan Walikota Tangerang Nomor 800/Kep.779-BPKD/2021 tentang Pembebasan dan Penghapusan Denda Pajak Daerah,” ujar Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang Ruta Ireng Wicaksono, dikutip Senin (8/11/2021).

Tak hanya itu, Pemkot Tangerang juga memberikan insentif penghapusan denda pajak air bawah tanah untuk masa pajak April 2020 hingga Desember 2021 serta pajak reklame periode pembayaran Juni 2020 hingga Januari 2022 untuk ketetapan yang diterbikan pada Januari 2020 hingga Desember 2021.

Meski wajib pajak diberi keringanan, Ruta mengatakan wajib pajak tetap harus melaporkan omzetnya kepada otoritas pajak daerah setiap bulannya.

“Mereka harus tetap melaporkan omset atau pendapatan setiap bulannya paling lambat 20 hari sejak berakhirnya masa pajak,” ujar Ruta seperti dilansir palapanews.com.

Untuk diketahui, insentif pajak hotel hingga pajak reklame bukanlah insentif pertama yang diberikan oleh Pemkot Tangerang.

Sebelumnya, Pemkot Tangerang juga telah memberikan insentif penghapusan denda PBB. Pemulihan atas denda PBB diberikan per 18 Oktober 2021 hingga 31 Desember 2021. Tak hanya mendapatkan pembebasan denda, wajib pajak juga mendapatkan diskon sebesar 10% atas tunggakan PBB yang dibayar pada periode tersebut.