Tarif PPh badan masih dikaji, DJP: Pengusaha bisa manfaatkan fasilitas pajak lain

0
272

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan hingga kini masih menyiapkan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk menyusul revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sembari menunggu calon beleid ini rampung, Kemkeu menyarankan pebisnis untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan lainnya jika ingin mendapatkan insentif dalam berusaha.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan, Kemkeu kini masih menyiapkan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk menyusul revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). “Masalah tarif PPh Badan memang dibahas sebagai bagian dari revisi UU PPh,” ujar Hestu kepada Kontan.co.id, Selasa (8/1).

 

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan hingga kini masih menyiapkan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk menyusul revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sembari menunggu calon beleid ini rampung, Kemkeu menyarankan pebisnis untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan lainnya jika ingin mendapatkan insentif dalam berusaha.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan, Kemkeu kini masih menyiapkan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk menyusul revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). “Masalah tarif PPh Badan memang dibahas sebagai bagian dari revisi UU PPh,” ujar Hestu kepada Kontan.co.id, Selasa (8/1).

Terkait penurunan PPh badan, Hestu bilang, Indonesia sebenarnya sudah pernah menurunkan tarif PPh badan dari 30% menjadi 28% pada tahun 2009 dan kemudian menjadi 25% pada tahun 2010 yang berlaku sampai saat ini.

Catatan saja, sebelumnya Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani menyarankan agar pemerintah menurunkan tarif PPh badan untuk meningkatkan daya saing, juga mendorong perusahaan untuk terus bertumbuh serta merangsang investasi untuk masuk Indonesia.